Menunggu Gebrakan Perhutanan Untuk Sosial Hutan Bagi Masyarakat Sekitar Garut-Tasik

Garut Masyarakat hutan sekitar kabupaten Garut-Tasikmalaya, Jawa Barat, antusias menunggu gebrakan program Perhutanan Sosial (PS) yang digulirkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kehadiran program itu, diinginkan sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pola pemberdayaan dan dengan tetap berhaluan pada aspek kelestarian hutan.

“Kami golongan masyarakat hutan Kawungsari, Salawu, Tasikmalaya betul-betul menunggu kapan realisasi SK (Surat Keputusan) Perhutanan Sosial keluar,” ujar Ketua Tani Kawungsari 1 Agus Hilman Yusuf, di jeda-jeda survei lapangan, blok hutan Kawungsari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Ahad (10/56/2024).

Menurutnya, absensi program perhutanan sosial garudapreneur.com memberi angin segar bagi masyarakat di sekitar hutan, untuk mengelola kawasan hutan secara optimal.

“Wilayah hutan kami mempunyai potensi pohon aren sebagai penghasil gula aren favorit di Tasikmalaya,” ujar ia.

Ketika ini ada sekitar 500 kepala keluarga (KK) lebih yang tergabung dalam dua golongan masyarakat sekitar hutan, untuk mendapatkan hak konsesi pengelolaan hutan lewat program perhutanan sosial.

“Perhutanan sosial memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Pendamping Perhutanan Sosial PWNU Jawa Barat Dendin Samsudin.

Menurutnya, pemberian konsesi pengelolaan kawasan hutan sekitar 35 tahun yang diberikan oleh pemerintah, diinginkan menjadi solusi peningkatan masyarakat sekitar hutan dalam jangka panjang.

“Tak cuma terkonsentrasi pada hasil hutan, melainkan masyarakat pengelola perhutanan sosial dapat memaksimalkan sektor lain seperti tamasya. pertanian dan lainnya,” papar ia.

Kepastian Hukum

Hal senada disajikan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Tasikmalaya Asap Sapari. Menurutnya, banyak peluang usaha di desa terlebih masyarakat sekitar hutan, dengan hadirnya program perhutanan sosial.

“Ketika ini pemerintah memberikan peluang lewat program ini untuk meningkatkan masyarakat desa,” ujar ia.

Dalam prakteknya, setelah pemetaan lahan oleh golongan warga, para pendamping desa termasuk pendamping perhutanan sosial mengajukan luasan lahan yang akan digunkaan untuk program tersebut.

“Kehadiran SK Perhutanan Sosial betul-betul penting bagi kami untuk mendapatkan tenaga pengelolaan hutan, apalagi ada sertifikat, tak ada yang mengganggu lagi,” ujar Kuwu Kawungsari Pantas Alipudin menambahkan.

Seperti dikenal, absensi Program Perhutanan Sosial akan membuka peluang bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan zona hutan kepada pemerintah.

dengan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016, Perhutanan Sosial bertujuan menuntaskan situasi sulit tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat aturan adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Добавить комментарий