Kripto: DPR Amerika Serikat Mengesahkan RUU Aset Kripto

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 22 Mei 2024 mensahkan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum baru untuk mata uang komputerisasi.

Diberitakan dari Yahoo Finance, Jumat (24/5/2024), RUU ini mendapatkan peringatan dari regulator sekuritas AS (SEC) hal tersebut dapat menciptakan risiko keuangan baru.

Undang-Undang Penemuan dan Teknologi Keuangan ini disponsori Partai Republik disahkan dengan suara bipartisan 279-136. Belum jelas apakah Senat akan mengambil perbuatan tersebut.

Para pendukung RUU tersebut di Kongres AS berpendapat RUU tersebut akan memberikan kejelasan hukum dan menolong menyokong pertumbuhan industri. RUU tersebut didorong oleh pendukung kripto dan organisasi industri yang sudah lama memperhatikan slot qris gacor SEC sebagai penghalang adopsi aset komputerisasi secara lebih luas.

Di antara kritik lainnya, Ketua SEC, Gary Gensler mengatakan RUU tersebut juga akan memungkinkan penerbit kontrak investasi kripto untuk menyatakan diri mereka sendiri produk mereka yakni komoditi komputerisasi yang tidak patuh pada pengawasan SEC, sehingga agensi tersebut cuma mempunyai waktu 60 hari untuk menantang hal ini.

Mengamati penuntutan tingkat tinggi, kasus penipuan, kebangkrutan dan kegagalan, Gensler menyatakan cryptocurrency semestinya patuh pada undang-undang yang sama seperti aset lainnya.

Gensler juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU tersebut akan menciptakan kesenjangan hukum baru dan melemahkan preseden selama puluhan tahun mengenai pengawasan kontrak investasi, menempatkan investor dan pasar modal pada risiko yang tidak terukur.

Kongres AS Loloskan Hukum Mandiri Pertama untuk Kripto

Sebelumnya, Kongres AS sudah meloloskan undang-undang kripto mandiri pertamanya, yang bertujuan untuk membatalkan hukum Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang kontroversial mengenai aset kripto.

Diberitakan dari Bitcoin.com, Selasa (21/5/2024), Presiden Joe Biden mengancam akan memveto keputusan ini, dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan dan ketidakpastian pasar.

Senator AS Cynthia Lummis (R-WY) mengumumkan di platform media sosial X Kamis pengesahan Undang-Undang Tinjauan Kongres (CRA) Senat yang membatalkan hukum sebelumnya milik SEC yakni SAB 121.

Ia menuturkan, ini yakni kemenangan signifikan bagi penemuan kreatif keuangan dan teguran yang jelas terhadap cara pemerintahan Biden dan SEC. Karena ketua SEC, Gary Gensler dianggap sudah menganiaya kripto dengan kebijakannya.

Lummis menekankan ini menandai pertama kalinya Kongres meloloskan undang-undang kripto yang berdiri sendiri dan mengindikasikan bahwa upaya lebih lanjut akan dikerjakan.

CRA yakni undang-undang yang memungkinkan Kongres meninjau dan berpotensi membatalkan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga federal. Meskipun SAB 121 mengamanatkan entitas yang membatasi aset kripto supaya pengguna mencatatnya sebagai liabilitas dan aset berhubungan dengan skor wajar di neraca mereka.

Добавить комментарий