DPR Setuju Haji Tak Resmi Tanpa Visa Sah

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan, jemaah haji yang memakai visa ziarah (turis), visa ummal (pekerja) atau visa ragam apa malahan kecuali visa legal karenanya haji tak legal.

Ketua Komisi 8 DPR, Ashabul Kahfi menyebut pernyataan legal atau tak legal haji sebetulnya berasal dari Menteri Haji Arab Saudi, bukan dari Indonesia.

Pernyataan hal yang demikian bukan berasal dari Menteri Agama Indonesia, namun ialah penegasan dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah. Beliau mengumumkan adanya fatwa dari ulama senior Arab Saudi yang mengungkapkan bahwa ibadah haji tanpa lewat pelaksanaan visa legal dianggap tak legal,” kata Ashabul ketika dikonfirmasi, Jumat (3/5/2024).

Berdasarkan Ashabul, kebijakan hal yang demikian bertujuan untuk peningkatan perlindungan bagi jemaah. “Aktivitas haji wajib dilaksanakan lewat prosedur yang benar untuk mempertimbangkan jumlah jemaah bisa dikendalikan, yang mana amat penting untuk pemantauan dan keselamatan selama haji,” kata ia.

Apalagi, lanjutnya, dari sudut pandang konstitusi, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, termasuk ketika mereka mengerjakan ibadah haji.

“Dalam konteks agama, melindungi jiwa ialah salah satu tujuan utama. Kalau jumlah jemaah haji tak terkontrol, hal ini bisa menyebabkan overkapasitas di fasilitas publik, yang pada walhasil dapat berbahaya nyawa jemaah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Komisi 8 mengungkapkan sependapat dengan fatwa hal yang demikian. “Secara judi bola substansial sependapat dengan fatwa hal yang demikian sebab ini ialah langkah yang penting untuk menjaga keselamatan jemaah haji kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Arab Saudi legal melarang jemaah haji menunaikan ibadah haji memakai visa tak legal atau visa non haji yang tak dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Tak ini dikenalkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berakhir menjalankan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

\\\»Visa yang boleh dipakai untuk menjalankan haji itu merupakan visa yang legal, visa haji dan visa mujamalah yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi Arabia,\\\» kata Yaqut.

Tak Boleh Kecuali Visa Berdasarkan Visa Haji
Yaqut menyajikan, jemaah haji tak boleh berhaji memakai visa ziarah (turis), visa ummal (pekerja) atau visa ragam apa malahan kecuali visa legal untuk menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan Yaqut, jemaah yang tak memakai visa non haji atau non legal bakal dikenai perbuatan tegas. , pemerintah Arab Saudi juga sudah menguatkan kebijakan hal yang demikian lewat fatwa.

\\\»Bahwa siapa malahan jemaah haji yang mengunakan metode-metode yang tak prosedural atas ibadah mereka, karenanya ibadah dianggap tak legal, itu fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia,\\\» kata Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut menyebut, kedatangan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi ke Indonesia untuk menyajikan kebijakan berhaji hal yang demikian untuk mempertimbangkan hal-hal atau layanan terbaik yang dapat diberi pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menerangkan, koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dijalankan untuk mempertimbangkan progres haji memakai visa yang cocok prosedur.

 

 

Добавить комментарий