Bergotong-royong untuk Hak Pendidikan Anak

Bergotong-royong untuk Hak Pendidikan Anak

«Setiap masyarakat negara memiliki hak mendapatkan pendidikan.» Kalimat yang termaktub Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 itu mengharuskan pelaksana negara untuk buka selebar-luasnya akses pendidikan pada masyarakat, tanpa kecuali beberapa anak.

Karena sebagai salah satunya hak dasar, pendidikan berperanan penting saat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekalian cetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Tetapi bukti di atas lapangan memperlihatkan kebalikannya. Belum semua anak berpeluang mengenyam pendidikan resmi, karena berbagai faktor.

Masalah ini terjadi di Solo, di mana 1.991 anak umur sekolah saat ini diketahui terdaftar sebagai pelajar-siswi instansi pendidikan mana saja. Data itu diuraikan Pemerintah kota Surakarta dalam Rapat Koordinir (Rapat koordinasi) Pergerakan Bersekolah Kembali di Balai Tawangarum, Jumat (28/2), ke perwakilan berbagai lembaga dan piranti daerah yang berkaitan dengan program pengendalian kemiskinan.

«Ada keseluruhan 1.519 anak umur sekolah yang putus sekolah (turun out), dan 472 anak umur sekolah yang masih sama sekali tidak pernah klik disini mengenyam pendidikan,» ungkapkan Kepala Sektor (Kabid) Sosial Budaya Pemerintah Tubuh Rencana Riset dan Peningkatan Wilayah (Bappeda) Sumilir Wijayanti.

Angka beberapa anak kurang untung itu, tambah Sumilir, didapatkan Pemerintah kota usai memodernisasikan data Mekanisme Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) 2019. «Ada banyak faktor yang memacu mereka belum bersekolah, contohnya masalah ongkos dan kurangnya kekuatan orangtua karena pendidikan yang lebih rendah. Permasalahan ini sama-sama berkaitan di antara pendidikan, kesejahteraan, dan faktor ekonomi,» tambah Kepala Bappeda, Ikhlas Widajat.

Untuk Pemerintah kota, ini sebuah permasalahan. Ikhlas mengutamakan, kehadiran anak yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah, harus dituntaskan karena menjadi satu diantara tanda Index Pembangunan Manusia (IPM) wilayah. Bukti itu berlawanan dengan predikat Solo sebagai Kota Pantas Anak (KLA).

«Walaupun IPM kita masih tertinggi dibandingkan daerah lain se-Subosukowonosraten, nomor tiga se-Jateng dan di atas rerata nasional,» pungkasnya.

Berbagai taktik juga diatur, untuk kembalikan hak beberapa anak itu pada akses pendidikan. Beberapa penopang kebutuhan berkaitan diikutsertakan, buat gotong-royong tangani permasalahan itu. Mulai Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pendayagunaan Wanita Pelindungan Anak dan Pendayagunaan Warga (DP3APM), Tim Pengendalian Kemiskinan Kelurahan (TPKK), Barisan Kerja (Pokja) Kota Pantas Anak (KLA), Komunitas Anak Surakarta (FAS), sampai figur warga di semua kelurahan.

«Keinginannya dapat dibuat pengetahuan bersama akan keutamaan pendidikan untuk semua anak umur sekolah. Kerja sama dan bergotong-royong ini ditujukan supaya bisa mencapai dan tangani beberapa anak putus sekolah atau tidak pernah sekolah itu,» tutur Sumilir.

Sasaran dari kerjasama berbagai faksi itu lalu dibanderol Pemerintah kota. «Sesaat lagi momen tahun tuntunan baru. Beberapa anak yang bisa kembali lagi ke sekolah resmi, diharap dapat bersekolah kembali waktu itu. Yang lain mungkin diusahakan prograk kejar paket, pendidikan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk yang memerlukan, pemberian agunan pelindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pandai (KIP), atau program lain,» urai Sumilir.

Sasaran itu bukan dibuat-buat. Mengarah pengalaman awalnya saat temukan kasus sama berdasar data kemiskinan 2016, Pemerintah kota sukses kembalikan hak pendidikan untuk 1.075 anak dari 3.600 anak putus atau memang belum sekolah. Selainnya dilibatkan dalam kejar paket atau agunan pelindungan sosial yang lain.

«Kami mengharap pembagian peranan dan pekerjaan ini dapat digabungkan. Dalam waktu periode tertentu, akan dilakukan tindakan rapat koordinasi teknis dan penilaian. Data anak telah ada by name by adress, berikut alamat, nama orangtua dan tingkatan pendidikan paling akhir mereka untuk anak drop-out.»

Ikhlas memperjelas, pengembalian hak pendidikan untuk beberapa ribu anak umur sekolah itu penting buat memutuskan mata rantai kemiskinan di Kota Bengawan. «Permasalahan ini ibarat lingkaran setan, menjadi semua simpulnya harus diputus sebisa mungkin. Tidak harus diawali dari interferensi kesehatan, ekonomi atau pendidikan saja, tetapi sedapat mungkin semua interferensi yang mereka perlukan dan sanggup diatasi Pemerintah kota. Keinginannya status KLA dapat betul-betul prima dan Pemerintah kota dapat mempersiapkan SDM berkualitas untuk terjaganya kehidupan yang pantas untuk warga di masa datang,» urai ia.

Добавить комментарий